Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Berdasarkan Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB)
DOI:
https://doi.org/10.35384/jemp.v7i1.221Keywords:
LAKIP, Good Public Governance, Akuntabilitas, KinerjaAbstract
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refor-masi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Jenis penelitian adalah studi kasus. Peneliti menggunakan pendeka-tan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif dengan mem-bandingkan format pada LAKIP dan format pada peraturan. Beberapa kontribusi bagi penelitian adalah: i. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai kesesuaian LAKIP yang disusun oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN RB dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 serta dapat memberikan saran yang membangun, ii. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan tambahan literatur untuk bagi penelitian selanjutnya, iii. Penelitian ini di-harapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai sarana untuk penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah. Hasil penelitian menunjukkan LAKIP telah disusun sesuai dengan aturan dan telah dilakukan tindak lanjut dari hasil temuan reviu oleh Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari enam unsur dalam peraturan, terdapat empat unsur yang belum dapat dipenuhi. Dapat disimpulkan LAKIP Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor-masi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.References
Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume: Instru-men Pengumpulan Data.
Alou, S. D., Ilat, V., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen, Dan Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Konstruksi Di Manado. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 12(01), 139–148. https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17146.2017
Deputi Bidang SDM Aparatur. (2019). LAKIP SDMA 2019.
Hadiyanti, P. A. (2017). Analisis Laporan Akunta-bilitas Kinerja pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Oku Timur. Univer-sitas Muhammadiyah Palembang.
Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Keempat). Salemba Empat.
Haque, M. S. (1999). Ethical Tension in Public Governance: Critical Impacts on Theory Building. Administrative Theory & Praxis, 21(4), 468–473.
Kartiko, S. (2018). Pengaruh Tingkat Penerapan IPSAS Berbasis Akrual Dan Kualitas Audit Terhadap Transparansi Keuangan Pemerintah: Implikasinya Terhadap Investasi Asing Dan Efisiensi
Belanja. Universitas In-donesia.
Mahsun, M. (2013). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Keti). BPFE.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset.
Moeheriono. (2012). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Raja Grafindo Persada.
Muhammad, E. R. (2019). Analisis Laporan Akunt-abilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14119
Nordiawan, D., & Ayuningtyas, H. (2010). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedu). Salem-ba Empat.
OECD. (n.d.). Distributed Public Governance: Agencies, Authorities and Other Autonomous Bodies. OECD.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, 9 Research Policy 155 (2014). http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2011.09.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104995%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.12.011%0Ahttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia/article/view/1969/1978%0Ahttps://doi.org/10.1016
PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah [JDIH BPK RI], (2016). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49029/pp-no-8-tahun-2006
Pratiwi, W. (2016). Audit Sektor Publik. In Media.
Ryan, C., & Walsh, P. (2004). Collaboration of public sector agencies: Reporting and ac-countability challenges. International Journal of Public Sector Management, 17(7), 621–631. https://doi.org/10.1108/09513550410562284
Sugiono. (2009). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta.
Suharyanto, A., & Sutaryo. (2016). PENGAWASAN INTERNAL DAN AKUNTABILITAS KINER-JA PEMERINTAH DAERAH DI INDONE-SIA.
Tambariki, B. T., Karamoy, H., & Tangkuman, S. J. (2018). Penggunaan Informasi Finansial dalam Mengukur Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi pada Puskesmas Bahu). GO-ING CONCERN :
JURNAL RISET AKUNTANSI, 13(04), 550–556. https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20673.2018
Tugas, Fungsi dan Peran APIP sesuai Permendag-ri - Pengadaan Barang dan Jasa. (n.d.). Re-trieved November 20, 2020, from https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/02/tugas-fungsi-dan-peran-apip.html
Widiyastuti, T. (2018). Analisis Laporan Akunta-bilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Di-nas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Universitas Muhammadiyah Sura-karta.
Worotikan, J. H., Sondakh, J. J., & Gamaliel, H. (2018). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa. Go-ing Concern :
Jurnal Riset Akuntansi, 14(1), 546–555. https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21431.2018
Wulansuci, P. S. (2017). Analisis Laporan Akunta-bilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ber-dasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor-masi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Uni-versitas Sanata Dharma.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work to acknowledge the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book) with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during submission. It can lead to productive exchanges and earlier and greater citation of published work.
Abstract Views: 1109
| 
File Downloads: 476
